Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Written by Inggar Pratiko on .

Written by Inggar Pratiko on . Hits: 4088

PEDOMAN DAN REGULASI PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN KELAS IB

Written by: Inggar Pratiko


A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM

  1. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
  2. KMA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
  3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  6. SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
  7. PermenPAN Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014.
  8. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
  9. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

  1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
  2. Keputusan KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  3. Keputusan Sekretaris MA Nomor 008-A Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  4. Keputusan Sekretaris MA Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan KMA Nomor 071 Tahun 2008.
  5. PP Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
  6. PP Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  7. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  8. PP Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  9. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  10. PP Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  11. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  12. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  13. PP Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  14. SK Nomor 070/SK/KMA/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

  1. KMA Nomor 070 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
  4. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  5. SE 05/PB/2012 tentang Penarikan Dana melalui Uang Persediaan atau SPM-LS.
  6. SE 14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
  7. SE 19/PB/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 21 Tahun 2014.
  8. SK SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

  1. Perpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  2. Perpres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  8. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

E. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

  1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
  2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1979 tentang Daftar Riwayat Hidup.
  3. Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/Kep/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil.
  4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Pegawai Negeri Sipil.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  6. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977 tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
  8. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil.
  11. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1984 tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta.
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

F. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

  1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
  5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA.
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014.
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas.
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan:
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
  18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 07/PB/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2008.
  19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.
  20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN.
  21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D.
  22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D.
  23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
  24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011.
  25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
  26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
  27. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya di Seluruh Indonesia.
  28. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/SEK/SK/I/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2012.
  29. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I2/2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.
  30. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  31. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  32. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  33. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  34. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

G. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
  3. SK WKMA Non-Yudisial Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
  4. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
  5. SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
 

HUBUNGI KAMI

Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB

Jl. Pasir Panjang Kumpai Batu Atas KM 5,5 Kumpai Batu Atas, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, provinsi Kalimantan tengah

Telp. 0532 - 2031118

Fax. 0532 - 2031118

Informasi. 0813-5052-5025

✉ EMAIL KAMI

⌖ LOKASI KANTOR

 

IKUTI MEDIA SOSIAL KAMI

Instagram Facebook YouTube

Berintegritas, Kompak, Bermartabat.