A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

 -

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. 

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). 

4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

5. Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 6. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

-

   B. PEDOMAN KEPANITERAAN LAINNYA

 -

1. Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama

 -